SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak mulai menata arah pembangunan lima tahun ke depan. Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan komitmennya menjadikan Siak sebagai daerah yang hijau, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Acara berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Selasa, 7 Oktober 2025. Selain Bupati Afni, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Syamsurizal, Sekretaris Daerah Mahadar, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Siak, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Riau.

“RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan. Ini adalah komitmen moral kami untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang adil, hijau, dan berkelanjutan,” kata Afni dalam sambutannya.

Afni menuturkan, ada tujuh isu strategis yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan RPJMD kali ini. Pertama, memperkuat kebijakan Siak Hijau sebagai fondasi pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua, membangun infrastruktur ekonomi untuk memperluas akses publik dan meningkatkan daya saing daerah.

Isu ketiga menyentuh potensi wisata alam, budaya Melayu, dan komunitas adat seperti Suku Sakai dan Akit. “Kita juga memiliki peluang besar dari bonus demografi usia produktif. Ini saatnya memperkuat pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja,” ujar Afni.

Afni juga menyinggung posisi geografis Siak yang strategis di jalur Selat Malaka dan kawasan IMT-GT (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle). Menurutnya, pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton dan konektivitas transportasi menjadi kunci dalam memperluas investasi dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, sektor pertanian dan energi terbarukan menjadi dua isu lain yang akan diperkuat. Afni menyebut, Siak memiliki potensi besar dalam komoditas seperti padi, jagung, sawit, dan karet, serta peluang pengembangan energi baru seperti biomassa sawit, PLTS, dan perdagangan karbon.

Penyusunan RPJMD Siak 2025–2029 ini, kata Afni, diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Riau agar arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan program nasional. Salah satu kebijakan yang disebutnya relevan ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan bisa menekan inflasi pangan di tingkat lokal.

Dalam dokumen RPJMD tersebut, Pemkab Siak menetapkan 31 Indikator Kinerja Utama (IKU). Di antaranya, target Indeks Ekonomi Hijau sebesar 58,81 persen, Indeks Ketahanan Pangan 82,24 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,12 persen pada 2029.

“Dengan indikator yang jelas, kita ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan punya dampak nyata bagi masyarakat,” kata Afni menutup arahannya.

Musyawarah tersebut berlangsung dinamis. Sejumlah peserta dari DPRD, akademisi, dan perwakilan masyarakat turut memberikan masukan, terutama terkait penguatan ekonomi hijau dan peningkatan layanan dasar di wilayah pedesaan.(AF)