MERANTI— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menyiapkan usulan prioritas pembangunan wilayah perbatasan untuk Tahun Anggaran 2027. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi data dukung usulan pembangunan ke kementerian teknis, Senin(26/01).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati itu membahas kesiapan data dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait usulan pembangunan mandatory, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan.

Dalam arahannya, Muzamil menegaskan pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan yang jelas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan melalui sejumlah program nasional.

“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Muzamil.

Menurut dia, tugas pemerintah daerah saat ini adalah merinci persoalan di lapangan secara terukur agar program nasional tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan riil masyarakat perbatasan.

“Kita di daerah perbatasan harus mampu membreakdown persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari situ baru kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” katanya.

Muzamil menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas SDM. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia, menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten dan staf ahli sekretariat daerah, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta perwakilan OPD teknis lainnya.(RS)