Harapan Baru Ribuan PPPK Meranti, Bupati Asmar Dukung Peningkatan Status ke Penuh Waktu

MERANTI – Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperoleh kepastian status kepegawaian mendapat dukungan dari Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar.

Asmar menyambut positif rencana pemerintah pusat meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam memberikan kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah dan masyarakat.

"Kami tentu mendukung rencana kebijakan ini. Para PPPK telah memberikan kontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kita berharap nantinya ada kepastian status yang lebih baik sehingga kesejahteraan mereka juga semakin meningkat," ujar Asmar, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keberadaan PPPK memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai sektor pelayanan pemerintahan, baik pendidikan, kesehatan maupun tenaga teknis. Karena itu, perhatian terhadap status dan kesejahteraan mereka menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus mengikuti regulasi dan mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut mengenai persyaratan, tahapan serta mekanisme perubahan status tersebut.

"Kita berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan melalui aturan pelaksanaannya. Dengan adanya pedoman resmi, pemerintah daerah bisa mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan," tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, mengatakan kejelasan regulasi sangat diperlukan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lebih lanjut.

Selain mekanisme pengangkatan, pengaturan pembiayaan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti secara terukur dan sesuai kemampuan serta ketentuan keuangan daerah.

Ia juga mengingatkan agar rencana perubahan status tersebut tidak disalahartikan sebagai pengangkatan otomatis seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027.

"Semua tahapan harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Kita perlu memastikan persyaratan, mekanisme pengangkatan dan aspek pembiayaannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pegawai," jelas Fajar.

Saat ini, terdapat sebanyak 1.644 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Mereka terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang selama ini turut mendukung jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah mengabdi.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dapat segera diterbitkan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga harapan ribuan PPPK mendapatkan kepastian status dapat ditindaklanjuti secara terarah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.(Adv)

 

TERKAIT