Lindungi Warga dari Bahaya Kabel Terbengkalai, DPRD Meranti Dorong Penataan Jaringan Listrik

MERANTI – Keselamatan masyarakat menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendorong penataan aset dan jaringan kelistrikan di sejumlah desa. Keberadaan kabel listrik yang tidak lagi berfungsi, tetapi masih terpasang dan berserakan di lingkungan masyarakat, dinilai perlu segera ditangani karena berpotensi membahayakan warga.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (4/11/2026). Pertemuan itu turut membahas inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), khususnya aset kelistrikan desa berupa mesin genset, tiang, kabel, dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

Rapat dipimpin Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Suardi, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Sekretaris Daerah. Hadir Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, S.Pd., M.M., perwakilan DPPKAD, Dinas Perhubungan, manajemen PT PLN (Persero), serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan tersebut, Suardi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset kelistrikan yang berada di bawah pengelolaan DPPKAD. Sejak 2013, beberapa kecamatan diketahui telah menerima bantuan mesin genset, baik dari PLN maupun pemerintah daerah.

Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian aset tersebut mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan. Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah jaringan kabel dan tiang penyangga listrik.

Pemerintah daerah kini tengah mengkaji langkah penanganan yang tepat, mulai dari peremajaan, pemusnahan, hingga penghibahan aset kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, menyoroti persoalan kabel listrik yang sudah tidak aktif, tetapi masih ditemukan di jalanan, pekarangan rumah hingga kawasan perkebunan masyarakat.

Berdasarkan laporan dan keluhan warga, kondisi tersebut antara lain ditemukan di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir. Bahkan, sebagian jaringan listrik masih menggunakan tiang kayu sebagai penyangga.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami berharap jaringan yang sudah tidak digunakan segera ditangani agar tidak menimbulkan risiko bagi warga. Persoalan ini juga perlu dipetakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh kecamatan sehingga solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujar Al Amin.

Selain persoalan kabel terbengkalai, rapat tersebut juga mengungkap berbagai kebutuhan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah.

Camat Rangsang Pesisir menyampaikan bahwa jaringan kabel dan tiang listrik di wilayahnya masih aktif digunakan. Namun, status kepemilikan aset, apakah milik pemerintah daerah atau PLN, masih perlu diperjelas. Pihaknya berharap PLN dapat memberikan solusi melalui penyediaan kabel baru maupun optimalisasi jaringan yang tersedia.

Camat Pulau Merbau mengungkapkan bahwa satu unit transformator atau trafo saat ini melayani kebutuhan listrik tiga dusun. Selain masih terdapat penggunaan tiang kayu, pihaknya mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan poros kecamatan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sementara itu, Camat Tebing Tinggi menyoroti penataan kabel jaringan internet dan televisi kabel yang belum tertata rapi sehingga mengganggu keindahan lingkungan. Camat Putri Puyu menyampaikan bahwa jaringan listrik di wilayahnya masih berfungsi dengan baik, tetapi berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan berat.

Adapun Camat Merbau meminta PLN segera menindaklanjuti laporan kabel listrik terbakar sepanjang kurang lebih 60 meter di Desa Mayang Sari. Selain itu, masyarakat Dusun Sambu-Sambu, Desa Lukit, juga berharap perluasan jaringan PLN karena hingga kini wilayah tersebut belum terjangkau layanan listrik.

Dari aspek pengelolaan aset, Kepala DPPKAD menjelaskan bahwa proses hibah Barang Milik Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah aset tidak dapat dilakukan secara langsung kepada BUMN seperti PLN, melainkan harus melalui mekanisme dan pihak penerima yang diperbolehkan sesuai regulasi, termasuk pemerintah pusat atau pemerintah desa.

DPPKAD menyatakan siap mendukung proses penataan dan penghibahan aset-aset lama kepada masyarakat desa secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PT PLN (Persero) menyambut baik persoalan yang disampaikan dalam rapat koordinasi. Pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap berbagai permasalahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajemen guna memperoleh arahan dan merumuskan langkah teknis penanganan di lapangan.

Melalui koordinasi ini, Komisi II DPRD bersama pemerintah daerah berharap penataan aset kelistrikan tidak hanya memberikan kepastian status kepemilikan dan pemanfaatan barang milik daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap jaringan listrik yang aman dan memadai.

Sinergi DPRD, pemerintah daerah, PLN, kecamatan, dan pemerintah desa diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembenahan infrastruktur kelistrikan, sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

TERKAIT