KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD dan Pemkab Meranti Fokuskan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

MERANTI – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,065 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 di ruang sidang DPRD Meranti, Senin(16/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.

Sebelum penandatanganan, seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 secara aklamasi. Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, postur APBD Murni Kepulauan Meranti 2027 direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp1.065.413.121.980 dan belanja daerah sebesar Rp1.068.013.121.980.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418. Sementara itu, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta kontribusi selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan anggaran pemerintah daerah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penandatanganan KUA-PPAS juga menjadi landasan untuk melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

Asmar menegaskan, perencanaan anggaran tahun mendatang harus disusun secara realistis, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

Terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Sementara di bidang pelayanan publik, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemerataan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas.

Selain itu, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.

“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, program yang disusun harus benar-benar terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,” tegas Asmar.

Ia juga mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan kritis DPRD selama pembahasan berlangsung. Menurutnya, dinamika dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.

Setelah kesepakatan ditandatangani, Bupati menginstruksikan TAPD bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai pagu serta indikator kinerja yang telah disepakati.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Melalui kesepakatan ini, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi kedua lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Adv)

 

TERKAIT