Dugaan Korupsi KUR BRI Rupat Masuk Penyidikan, Kasus BBM PLN Masih Didalami
BENGKALIS — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Riau, menangani dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua perkara tersebut menyangkut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Rupat dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan produksi listrik PLN Bengkalis periode 2019–2021.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan, kedua perkara tersebut sedang ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Namun, masing-masing perkara berada pada tahapan penanganan yang berbeda.
Menurut Ade, perkara dugaan penyimpangan penyaluran KUR di BRI Unit Rupat telah memasuki tahap penyidikan. Adapun perkara dugaan penyimpangan penyaluran BBM untuk PLN Bengkalis masih dalam proses pendalaman.
“Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada BRI Rupat yang berada di bawah BRI Cabang Kota Dumai. Kedua, terkait dugaan penyaluran bahan bakar PLN Bengkalis sejak 2019 hingga 2021,” kata Ade, didampingi Kepala Seksi Pidsus Rawatan Manik, Jumat, 20 November 2026.
Ade menjelaskan, dalam perkara KUR BRI Unit Rupat, penyidik telah meminta keterangan sekitar 20 orang dari kalangan masyarakat. Sejumlah pihak internal BRI juga telah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Saat ini, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Proses ini sedang berjalan. Masyarakat sudah dimintai keterangan sebanyak 20 orang, begitu juga pihak internal BRI Rupat. Saat ini sudah masuk tahap penyidikan dan sedang menunggu hasil penghitungan kerugian dari BPKP,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak internal BRI juga dilakukan melalui kantor cabang di Kota Dumai. Hal itu karena BRI Unit Rupat berada di bawah koordinasi BRI Cabang Kota Dumai.
Sementara itu, penanganan dugaan penyimpangan penyaluran BBM untuk PLN Bengkalis periode 2019–2021 masih berada dalam tahap pendalaman. Tim Pidsus telah meminta keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses penyaluran bahan bakar tersebut.
Pihak yang telah dimintai keterangan antara lain personel internal PLN Bengkalis, PLN Kota Dumai, serta vendor yang berkaitan dengan penyaluran BBM.
Selain itu, penyidik berencana meminta keterangan Pertamina Patra Niaga untuk mendalami mekanisme distribusi dan penyaluran BBM yang menjadi objek pemeriksaan.
“Untuk PLN Bengkalis, pihak vendor dan internal PLN Bengkalis maupun Dumai sudah dimintai keterangan. Saat ini tim juga sedang melakukan pemanggilan terhadap Pertamina Patra Niaga untuk dimintai keterangan. Proses penyelidikan masih terus berjalan,” kata Ade.
Ade mengatakan, Kejari Bengkalis akan menyampaikan perkembangan penanganan kedua perkara tersebut kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses hukum yang berjalan.
“Kami akan menginformasikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, penyidik masih melanjutkan proses penanganan kedua perkara tersebut. Penetapan pihak yang bertanggung jawab serta kepastian mengenai kerugian keuangan negara akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam proses hukum.(AC)










Tulis Komentar