SIAK — Ambruknya dermaga Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Selasa sore, langsung mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak. Wakil Bupati Siak bersama Ketua DPRD Siak dan sejumlah anggota DPRD turun langsung meninjau lokasi kejadian guna memastikan dampak serta langkah penanganan pasca-insiden tersebut.

Pelabuhan KITB saat ini berada di bawah pengelolaan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton, Kementerian Perhubungan, sejak akhir Oktober 2024. Sebelumnya, pengelolaan pelabuhan tersebut sempat disewakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Samudera Siak (SS).

Wakil Bupati Siak menegaskan, lepasnya pengelolaan pelabuhan dari PT SS telah menjadi bahan evaluasi sejak awal masa jabatan pemerintah daerah saat ini.

“Lepasnya pengelolaan pelabuhan dari BUMD PT SS memang sudah menjadi evaluasi di awal masa jabatan kami yang dimulai 4 Juni 2025,” ujarnya di lokasi peninjauan.

Ia menjelaskan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkuler pada Selasa, 5 Agustus 2025, para pemegang saham PT SS, yakni PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan dan Energi (SPE), secara resmi memberhentikan jajaran direksi dan komisaris lama secara tidak hormat, sekaligus mengangkat pengurus baru.

“Keputusan tegas ini diambil karena kinerja direksi sebelumnya kami nilai buruk dan lalai dalam menjaga potensi strategis daerah,” kata dia.

Menurutnya, dengan jajaran komisaris dan direksi baru, Pemkab Siak kini terus berupaya merebut kembali kepercayaan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin pengelolaan kawasan strategis Pelabuhan Tanjung Buton.

“Kami bahkan dibersamai Ketua DPRD Siak beberapa waktu lalu sudah langsung datang ke Kemenhub untuk meyakinkan bahwa BUMD Siak insyaallah mampu mengelola Pelabuhan KITB bila diberi kepercayaan kembali,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui upaya tersebut bukan pekerjaan mudah, terlebih setelah insiden ambruknya dermaga yang, berdasarkan keterangan Kepala KSOP, disinyalir akibat kelalaian pengelolaan bertahun-tahun sebelumnya.

Pelabuhan KITB merupakan salah satu proyek strategis daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah berharap penanganan kerusakan dermaga dapat segera dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terganggu berkepanjangan.

“Kami bersyukur, dari kejadian hari ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Semoga dermaga ini segera ditangani dengan baik karena dampaknya sangat besar bagi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(LI)