SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan seluruh unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perusahaan swasta, organisasi masyarakat, hingga masyarakat di tingkat RT/RW dan PKK.

Langkah itu dilakukan untuk mempertahankan Kabupaten Siak tetap dalam kondisi aman dari ancaman karhutla.

Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mengatakan penanggulangan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan perusahaan swasta juga diperkuat karena sejumlah perusahaan memiliki areal konsesi yang luas di Siak dan wilayah sekitarnya.

"Kami berterima kasih atas dukungan penuh Forkopimda Siak. Hari ini kami juga melihat kesiapsiagaan salah satu perusahaan swasta yang memiliki areal konsesi sangat luas di Siak. Kami minta khusus kewaspadaannya, terutama pada areal di sekitar konsesi yang juga menjadi tanggung jawab bersama," kata Afni, Senin, 24 Agustus 2026.

Afni mengatakan, kesiapsiagaan perusahaan tersebut didukung tim pemadam, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga helikopter. Pemerintah daerah meminta perusahaan tetap menyiagakan personel di Siak meski harus membantu penanganan kebakaran di daerah lain.

"Kami instruksikan meskipun membantu daerah lain, tetap ada tim yang disiagakan di Siak," ujarnya.

Menurut Afni, sinergi pencegahan karhutla diperkuat melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur hingga tingkat tapak. Pengawasan, kata dia, harus dimulai dari lingkungan terkecil karena kebakaran tidak langsung muncul dalam skala besar.

"Api tidak mulai dari besar, pasti dari wilayah yang terkecil. Karena itu RT/RW, lurah, penghulu, camat, ibu-ibu PKK semuanya harus terlibat. Organisasi masyarakat juga harus ikut membantu memantau bila muncul titik api. Selagi kecil langsung dipadamkan, jangan tunggu besar," katanya.

Mantan tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan faktor kesengajaan masih menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Karena itu, pengawasan bersama diperlukan agar setiap hotspot dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi firespot.

Selain karhutla, Pemkab Siak menyoroti kondisi sejumlah alat pemantau kualitas udara atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Dari empat alat yang tersedia, dua di antaranya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dan saat ini mengalami kerusakan.

"Kami akan segera bersurat ke provinsi untuk dilakukan pemeliharaan. Alat pemantau ISPU ini sangat penting untuk mengambil kebijakan, terutama terkait anak-anak sekolah jika kualitas udara terdampak asap kiriman dari kabupaten tetangga," ujar Afni.

Afni memastikan surat kepada Pemerintah Provinsi Riau segera dilayangkan. Ia berharap seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi untuk mempertahankan kondisi Siak tetap Zero Firespot.

"Per hari ini relatif masih aman. Siak masih zero firespot dan ISPU dalam kondisi aman. Kami meminta semua berkolaborasi agar hotspot tidak menjadi firespot," katanya.(LI)