Satu Dekade Membangun Negeri Junjungan: Dari Fondasi Amril Mukminin Menuju Akselerasi Bengkalis Bermasa

BENGKALIS — Perjalanan pembangunan Kabupaten Bengkalis selama satu dekade, 2016-2026, menunjukkan bahwa kemajuan daerah dibangun melalui kesinambungan kebijakan dan kepemimpinan. Pembangunan yang dimulai dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola wilayah berlanjut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat.

Dua fase kepemimpinan mewarnai perjalanan tersebut. Pada periode 2016-2021, Bupati Bengkalis ke-14, H. Amril Mukminin, meletakkan sejumlah fondasi pembangunan. Estafet itu kemudian dilanjutkan Bupati Kasmarni bersama Wakil Bupati Bagus Santoso melalui program Kabupaten Bengkalis Bermasa yang menitikberatkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IMG-20260824-WA0038.jpg

Fondasi pembangunan pada era Amril Mukminin

Kepemimpinan Amril Mukminin pada 2016-2021 mengusung visi menjadikan Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia. Pemerintah daerah menetapkan enam prioritas pembangunan, yakni penguatan infrastruktur, ekonomi produktif, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup dan kebencanaan, ketenagakerjaan, serta penguatan nilai agama dan kearifan lokal.

Salah satu program yang menjadi ciri khas periode tersebut adalah Pengembangan Empat Gerbang Pembangunan: Gerbang Utama, Gerbang Laksamana, Gerbang Pesisir, dan Gerbang Permata. Program itu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus membuka akses pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 2020 mengerjakan 11 proyek strategis jalan dengan total anggaran Rp278 miliar. Pembangunan itu ditujukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.

Modernisasi pelayanan penyeberangan juga mulai dirintis melalui sistem E-Ticketing Ro-Ro pada 2018. Digitalisasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Sebagai daerah pesisir yang menghadapi ancaman abrasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk penanganan abrasi pada 2019. Amril turut melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas persoalan abrasi di Bengkalis.

Di tingkat desa, produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terus didorong. Bengkalis disebut meraih peringkat kelima nasional sebagai daerah dengan laju pembangunan desa tercepat pada periode 2014-2018. Status desa sangat tertinggal juga disebut berhasil dituntaskan hingga tidak tersisa.

Sejumlah penghargaan kemudian diterima pemerintah daerah, antara lain dari Food and Agriculture Organization (FAO), penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3/Zero Accident), serta apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bengkalis Bermasa dan pembangunan dari akar rumput

Estafet pembangunan berlanjut pada masa Kasmarni dan Bagus Santoso. Kasmarni menjadi perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Bengkalis. Keduanya mengusung visi Kabupaten Bengkalis Bermasa, yang merupakan akronim dari Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.

Jika periode sebelumnya banyak diarahkan pada pembangunan fondasi fisik, pemerintahan Kasmarni-Bagus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu prioritas. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial menjadi bagian dari program pembangunan.

Di bidang pendidikan, sebanyak 13.364 pelajar dan 384 tenaga pendidik disebut menerima bantuan beasiswa. Sebanyak 26.682 siswa juga memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Pemerintah daerah turut menyediakan mebel untuk 304 sekolah serta merehabilitasi 259 gedung sekolah.

Sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang mencatat capaian besar. Sebanyak 678.581 jiwa disebut telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Capaian itu mengantarkan Bengkalis memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.

Pemerintah daerah juga mencatat 56.721 tenaga kerja telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 52 fasilitas puskesmas dibangun dan direhabilitasi. Pengembangan RSUD Pratama Rupat turut dimulai untuk memperluas akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Angka stunting juga disebut turun hingga 4,4 persen. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengklaim capaian tersebut menjadi salah satu penurunan stunting terbaik di Provinsi Riau.

Pembangunan infrastruktur tetap berlanjut. Pada periode Kasmarni-Bagus, pembangunan jalan disebut mencapai 583,33 kilometer, disertai pembangunan 14 jembatan dan pengaman pantai sepanjang 7,7 kilometer. Sebanyak 599 rumah ibadah juga direhabilitasi atau dibangun.

Untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, pemerintah membangun 583 unit rumah layak huni baru dan merehabilitasi 1.652 rumah milik masyarakat kurang mampu.

Pelayanan publik dan ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memperluas pelayanan administrasi kependudukan. Data pemerintah daerah mencatat 473.751 layanan perekaman KTP elektronik, 143.043 penerbitan kartu keluarga, dan 355.978 penerbitan akta kelahiran.

Sebanyak 136 pasangan memperoleh akta perkawinan melalui program sidang isbat gratis.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah menyalurkan cadangan pangan beras kepada 2.630 penerima manfaat dan memberikan bantuan lahan kepada 385 petani. Tiga unit lumbung pangan juga dibangun. Sementara itu, pasar pangan murah digelar sebanyak 45 kali untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Melanjutkan pembangunan pada 2026

Memasuki 2026, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan pembangunan tetap dilanjutkan meski berada dalam situasi efisiensi anggaran.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Ardiansyah, mengatakan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Di antaranya pengembangan RSUD Pratama Rupat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kawasan wisata dan kebun binatang Selatbaru, serta rencana rehabilitasi gedung olahraga dengan dukungan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur strategis juga berlanjut. Pemerintah mengalokasikan Rp5,4 miliar untuk peningkatan Jalan Ketam Putih-Sekodi dan Rp5 miliar untuk peningkatan Jalan Sialang Rimbun, Desa Muara Basung. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Bathin Solapan mendapat alokasi Rp5 miliar.

Proyek lain meliputi peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih-Titi Akar senilai Rp3,6 miliar, pemeliharaan berkala Jalan Ketam Putih-Sekodi Rp3 miliar, serta peningkatan Jalan Gajahan, Kecamatan Pinggir, senilai Rp5 miliar.

Jejak pembangunan satu dekade itu kembali ditampilkan dalam Ekraforia 2026 yang digelar di kawasan bersejarah Penjara Belanda Huis Van Bewaring Bengkalis. Kegiatan yang digagas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tersebut menampilkan perjalanan kepemimpinan daerah dari masa ke masa.

Bagi Bengkalis, satu dekade pembangunan bukan sekadar rangkaian proyek dan angka anggaran. Infrastruktur yang dibangun, layanan publik yang diperluas, serta program pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari proses panjang membentuk daerah yang lebih terhubung dan sejahtera.

Dari fondasi yang dibangun pada periode Amril Mukminin hingga percepatan pembangunan pada era Kasmarni dan Bagus Santoso, arah pembangunan Bengkalis menunjukkan kesinambungan. Tantangannya kini adalah memastikan fondasi tersebut terus dipelihara dan pembangunan berikutnya benar-benar menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Negeri Junjungan.

 

TERKAIT