INHU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemantapan kesiapsiagaan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan Karhutla Kabupaten Indragiri Hulu 2026 di Gedung Dang Purnama, Rengat, Rabu(29/08).

Rakor dipimpin Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ir. H. Hendrizal, M.Si., didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., para pejabat tinggi pratama, asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pimpinan perusahaan perkebunan, camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Inhu.

Hendrizal mengatakan kondisi karhutla di Indragiri Hulu perlu mendapat perhatian serius. Cuaca yang semakin ekstrem dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Karena itu, dia meminta koordinasi lintas sektor diperkuat, terutama di tingkat kecamatan hingga desa.

" Kita harus siap siaga dan kami akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran," kata Hendrizal.

Hendrizal juga menginstruksikan seluruh camat segera memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, pemerintah kelurahan, dan pemerintah desa. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun langkah konkret sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika terjadi kebakaran.

Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus berjalan tegas.

Kepala Pelaksana BPBD-PKP Kabupaten Inhu, Mulyadi, S.Sos., mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan sejak status Siaga Darurat Karhutla ditetapkan pada 10 Maret 2026.

Langkah tersebut antara lain membentuk Pos Komando Sub Satuan Tugas Pengendalian Karhutla 2026 serta menginstruksikan pembentukan posko di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah juga menggelar rapat koordinasi lanjutan, menerbitkan surat imbauan kesiapsiagaan, dan memasang baliho di sejumlah lokasi yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan perkebunan.

Mulyadi mengatakan surat kewaspadaan terhadap potensi karhutla juga telah diterbitkan dan disampaikan kepada seluruh kepala desa. Selain itu, pemerintah melakukan apel siaga, pengecekan sarana dan prasarana, serta patroli rutin.

Patroli bersama melibatkan BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait di setiap kecamatan. Pemantauan terhadap aktivitas masyarakat dalam pembukaan lahan juga dilakukan untuk memastikan Instruksi Bupati agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar dipatuhi.

"Rapat koordinasi ini bertujuan menyinkronkan rencana kerja seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun pemadaman titik api di lapangan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi," ujar Mulyadi.

Pemkab Inhu berharap sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dapat menekan risiko serta dampak karhutla. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah kebakaran.(DS)