BENGKALIS —Janji Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bengkalis, Adi Pranoto, untuk mundur dari jabatannya jika gagal memperbaiki layanan kapal roll-on roll-off (Roro) Bengkalis–Pakning, kini menjadi sorotan publik. Lebih dari sebulan setelah pernyataan itu disampaikan pada 3 September 2025, kondisi pelabuhan justru memburuk.

Pada Minggu malam, 5 Oktober 2025, hanya satu unit kapal Roro yang beroperasi. Akibatnya, ratusan kendaraan pribadi dan truk logistik menumpuk di Pelabuhan Pakning. Antrean mengular hingga ratusan meter, memaksa sebagian sopir bermalam di area pelabuhan. Keluhan pun kembali mencuat dari masyarakat dan pelaku usaha angkutan barang yang menanggung kerugian akibat keterlambatan distribusi.

Kondisi tersebut memantik kritik tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis. Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menilai situasi itu menunjukkan kegagalan Kadishub dalam memenuhi janjinya sekaligus mengabaikan tanggung jawab pelayanan publik.

“Sudah lebih dari 30 hari sejak janji itu diucapkan. Faktanya, Roro tetap macet dan masyarakat terus menjadi korban. Ini bentuk ingkar janji pemerintah kepada publik,” kata Syahrul saat dihubungi, Senin, 6 Oktober 2025.

Ia mendesak Adi Pranoto segera menepati komitmen untuk mundur dari jabatannya. “Kami menilai Kadishub gagal menjalankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Janji mundur harus segera ditunaikan,” ujarnya menegaskan.

Syahrul menambahkan, masalah terbatasnya layanan Roro bukan sekadar persoalan teknis kapal, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola transportasi publik di bawah Dinas Perhubungan Bengkalis. Menurutnya, dampak dari buruknya layanan itu kini dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam mobilitas harian maupun distribusi barang kebutuhan pokok.

“Pemerintah daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis. Ini soal tanggung jawab moral dan politik,” tutur Syahrul.

PMII Bengkalis juga mendesak Bupati Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Mereka menuntut transparansi penuh atas laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran operasional Roro Bengkalis–Pakning.

"Masyarakat berhak tahu akar persoalan sebenarnya apakah masalahnya di kapal, operator, atau kebijakan pengelolaan yang tidak tepat sasaran,” kata Syahrul.

PMII Bengkalis menegaskan akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami siap turun kembali ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat yang lalai menjalankan amanah publik,” ujarnya menutup pernyataan.(AP)