DUMAI — Wali Kota Dumai H. Paisal memimpin audiensi antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai dengan warga Ring 1 di sekitar kawasan kilang. Pertemuan berlangsung di Hotel Patra, Rabu (22/10/2025), dengan fokus membahas aspirasi masyarakat yang selama ini tinggal berdekatan dengan area operasi perusahaan minyak negara tersebut.

Audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan di sekitar kawasan industri migas, mulai dari isu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kesejahteraan sosial. Salah satu pokok bahasan yang menonjol dalam pertemuan itu adalah mengenai kejelasan program Buffer Zone — area penyangga antara pemukiman warga dan aktivitas industri kilang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menegaskan komitmennya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak Pertamina. Ia menyebutkan, pemerintah kota telah melakukan koordinasi langsung dengan manajemen Pertamina pusat untuk memastikan percepatan penyelesaian Buffer Zone yang telah lama menjadi tuntutan warga.

“Pertemuan kita hari ini semoga menghasilkan progres nyata terkait Buffer Zone dengan kesepakatan bersama. Akan ada tim yang melakukan penghitungan, dan saya minta Ketua RT serta LPMK ikut mengawal proses ini. Dengan kolaborasi semua pihak, kita berharap tahap pertama Buffer Zone bisa segera diselesaikan,” ujar Paisal.

Selain membahas Buffer Zone, audiensi juga menyoroti masalah lingkungan seperti polusi udara, kebisingan, dan dampak kesehatan yang dirasakan warga di sekitar kilang. Beberapa perwakilan warga mengungkapkan harapan agar Pertamina meningkatkan tanggung jawab sosialnya melalui program kesehatan rutin dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sementara itu, General Manager Pertamina RU II Dumai, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kehadiran seluruh pihak dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta terus berupaya menjalankan aktivitas operasional sesuai standar keselamatan dan lingkungan.

“Kami sangat menghargai masukan dari warga. Semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama. Pertamina ingin tumbuh dan berkembang berdampingan dengan masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Iwan.

Audiensi yang berlangsung selama beberapa jam itu diakhiri dengan pembentukan tim kecil gabungan antara perwakilan warga, pemerintah daerah, dan Pertamina. Tim ini akan bertugas memverifikasi data dan menindaklanjuti kesepakatan mengenai Buffer Zone serta program tanggung jawab sosial lainnya. Pemerintah Kota Dumai berharap langkah ini dapat menjadi awal dari penyelesaian yang lebih konkret bagi warga yang hidup di kawasan industri migas terbesar di Riau tersebut.(DW)