SIAK— Kondisi fiskal Kabupaten Siak memasuki fase genting menjelang tahun anggaran 2026. Kas daerah yang tersisa hanya Rp3,7 juta memaksa pemerintah daerah memperketat belanja dan menyusun ulang skala prioritas, terutama dalam pembayaran utang yang masih menumpuk.

Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, disiplin anggaran menjadi keharusan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berhati-hati dalam menyusun belanja tahun depan, mengingat tekanan keuangan yang belum mereda.

“Kita sekarang sedang menghadapi efek domino. Belanja 2026 harus ekstra hati-hati. Kalau ada uang masuk, dahulukan kewajiban wajib seperti gaji dan TPP pegawai. Setelah itu baru membayar utang, terutama yang kecil-kecil,” ujar Afni dalam Konferensi Pers Refleksi 2025 di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Senin (29/12/2025).

Hingga akhir 2025, total utang Kabupaten Siak tercatat masih tersisa Rp121,5 miliar. Afni menginstruksikan agar pembayaran pada awal 2026 diprioritaskan untuk utang di bawah Rp50 juta, khususnya kepada pelaku UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan kas daerah.

Menurut Afni, pembayaran utang kecil bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik dan denyut ekonomi lokal. Setelah itu, utang dengan nilai di bawah Rp100 juta akan dibayarkan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Suara rakyat ini harus jadi motivasi kita untuk berhati-hati. Kita memulai dari nol. Tidak ada pilihan lain selain bekerja keras dan optimistis, dengan niat baik meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Afni juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat tidak bisa lagi menjadi andalan. Pemerintah pusat, kata dia, telah mengisyaratkan potensi penyusutan dana transfer ke daerah hingga sekitar Rp330 miliar.

“Berhenti bermanja-manja dengan dana transfer. Kita harus berjuang bersama, menggali potensi sendiri,” ujarnya.

Untuk itu, Afni meminta OPD lebih proaktif mengakses program pendanaan dari kementerian dan lembaga pusat. Ia juga menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) agar memiliki target kerja yang jelas dan mampu menyumbang pemasukan sejak awal tahun.

Menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya menantang pihak tertentu, Afni membantah keras narasi tersebut. Ia menegaskan sikap pemerintah daerah hanya sebatas memperjuangkan hak masyarakat.

“Kami tidak menantang siapa pun. Kami hanya meminta hak kita agar disalurkan kepada yang berhak,” tegasnya.

Evaluasi menyeluruh terhadap belanja dan utang daerah ini menjadi upaya Pemkab Siak menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah tekanan fiskal. Dengan pengaturan prioritas pembayaran dan disiplin anggaran, pemerintah berharap stabilitas keuangan daerah perlahan dapat dipulihkan, meski tantangan masih membayangi.(LI)