MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempertajam arah pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan itu digelar serentak di sembilan kecamatan, Kamis (12/2/2026).

Musrenbang tahun ini tidak sekadar agenda rutin. Pemerintah daerah menilai perlu ada perubahan pendekatan pembangunan, seiring angka kemiskinan yang masih mencapai 20,51 persen pada 2025.

Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, saat membuka Musrenbang RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Kecamatan di Aula Kantor Camat Tebingtinggi, menegaskan pentingnya arah kebijakan yang lebih terukur.

Dengan tema “Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi”, pemerintah daerah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan dan keberlanjutan.

“Arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan, keberlanjutan, serta ketahanan sosial dan lingkungan,” ujar Sudandri.

Menurut dia, angka kemiskinan 20,51 persen menjadi tantangan serius bagi daerah kepulauan tersebut. Kondisi geografis, keterbatasan akses, serta belum meratanya layanan dasar dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain kemiskinan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tercatat 18 persen.

Sudandri menyebut rembuk stunting menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

“Pelaksanaan rembuk stunting ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas program,” katanya.

Musrenbang juga diarahkan untuk mempertajam usulan program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang menyasar kelompok miskin dan rentan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya efektivitas anggaran agar tepat sasaran.

Di sisi lain, penguatan potensi lokal di wilayah perdesaan didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan.

Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti Abu Hanifah mengatakan forum Musrenbang dan Rembuk Stunting merupakan wadah partisipatif untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan.

“Keluaran yang diharapkan adalah terhimpunnya saran, masukan, dan usulan pembangunan tingkat kecamatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Kepulauan Meranti 2027,” ujarnya.

Forum tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali dan Anggota Komisi II DPRD Fauzi.(RS)