JAKARTA— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperjuangkan peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan melalui audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis, 12 Februari 2026. Pertemuan berlangsung di Gedung E Kemendikdasmen.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memaparkan sejumlah persoalan pendidikan yang dihadapi daerah kepulauan itu. Ia menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi ruang kelas rusak, serta kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran.

“Sekolah dasar di wilayah terpencil menjadi konsen utama kami. Minat anak untuk bersekolah harus dijaga sejak dini. Karena itu, akses dan fasilitas pendidikan dasar wajib tersedia secara merata dan layak,” kata Muzamil usai pertemuan.

Selain infrastruktur, Muzamil menekankan perlunya penguatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan distribusi guru, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar yang memiliki tantangan geografis.

Data Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan angka anak tidak sekolah pada kelompok usia 13–15 tahun mencapai 11,75 persen. Adapun pada kelompok usia 16–18 tahun, angkanya mendekati 27 persen.

“Kami datang membawa langsung aspirasi masyarakat Meranti. Angka ini menjadi alarm bagi kami. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Kondisi sarana pendidikan dinilai turut memengaruhi kualitas pembelajaran. Sekitar 10,43 persen ruang kelas tercatat dalam kondisi rusak berat. Fasilitas sanitasi juga belum memadai, dengan 23 persen toilet sekolah mengalami kerusakan berat.

Persoalan lain adalah ketersediaan rumah dinas guru. Sekitar 31 persen rumah dinas dinilai belum layak huni. Karakter wilayah kepulauan membuat sebagian guru harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah.

“Di daerah pulau-pulau, waktu guru bisa habis di perjalanan. Kalau rumah dinas tersedia, mereka bisa lebih fokus mengajar. Karena itu, dukungan pembangunan rumah dinas sangat penting demi efektivitas pembelajaran,” kata Muzamil.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berkomitmen memastikan setiap anak Meranti mendapatkan hak yang sama atas pendidikan yang layak dan bermutu,” ujarnya.

Kepala Subtim Koordinator Sarana dan Prasarana SD Kemendikdasmen, Rizky S.IP., M.Si., menyambut audiensi tersebut. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.

“Saat ini kami menunggu perhitungan kebutuhan dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat usulan dari Pemkab Meranti bisa terjawab,” kata Rizky.

Audiensi itu diharapkan menghasilkan kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah, mencakup pembangunan dan rehabilitasi sekolah, peningkatan fasilitas belajar, penyediaan rumah dinas guru, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph W. Hutauruk, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Roni Tondi.(Adv)