MERANTI – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar hearing bersama Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti guna membahas strategi menjemput anggaran pusat melalui DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hearing ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Fokus utama pembahasan diarahkan pada sektor jalan yang dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.

Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, bersama jajaran pejabat teknis. Turut hadir Kepala Bidang Pengairan Hendri, Kepala Bidang Bina Marga Sugeng Widodo KN, S.T., Kepala Bidang Cipta Karya Nasrullah Anata, S.T., serta Kepala Bidang Program Benny Naibaho, S.Kom.

Dari pihak legislatif, hadir Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi dari Fraksi PAN dan Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI. Anggota Komisi II lainnya yang mengikuti rapat antara lain Sopandi (Atah Pandi) dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi NasDem, H. Atan dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Suji Hartono dari Fraksi PPP.

Sopandi menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program prioritas daerah dapat diakomodasi dalam skema anggaran nasional. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kebutuhan mendesak demi menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan, pendekatan komunikasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI akan memperkuat posisi tawar daerah. “Kolaborasi ini penting agar usulan daerah dapat disampaikan secara sistematis dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi di DPR RI,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Dalam forum itu, masing-masing bidang di Dinas PUPR juga memaparkan gambaran umum program prioritas yang berpotensi diajukan ke pemerintah pusat. Paparan tersebut mencakup rencana peningkatan jalan, penguatan infrastruktur pendukung, serta kesiapan dokumen teknis sebagai syarat pengusulan anggaran.

Hasil hearing menyepakati bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan audiensi ke fraksi-fraksi di DPR RI. Penjadwalan tersebut diharapkan dapat segera terealisasi agar proses pengajuan tidak mengalami keterlambatan dalam siklus pembahasan anggaran pusat.

Melalui sinergi yang terbangun antara Komisi II DPRD dan Dinas PUPR, diharapkan upaya menjemput anggaran pusat dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan.(Adv)