PEKANBARU– Bupati Kepulauan MeranLti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kamis (5/3).

Kegiatan ini dihadiri kepala daerah se-Provinsi Riau dan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto. Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing.

Dalam pemaparannya, Evenri menjelaskan bahwa setiap semester BPKP menyampaikan laporan eksekutif kepada kepala daerah. Laporan ini memuat ringkasan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Riau.

“Sepanjang tahun, pengawasan BPKP di Riau memberikan kontribusi pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar. Sebagian besar berasal dari pengawasan represif terhadap kasus korupsi,” kata Evenri. Sekitar 20 persen kontribusi berasal dari pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota, termasuk koreksi program yang dinilai belum efektif.

BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi, 82,84. Namun, beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih memerlukan perhatian lebih dalam kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti, masih di bawah itu, bahkan belum setara SMP,” ujar Evenri.

Di sektor kesehatan, BPKP menemukan ketimpangan tenaga kesehatan. Di Kepulauan Meranti, misalnya, dari 10 puskesmas, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.

Selain itu, BPKP menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD dinilai tidak sehat bahkan terancam bangkrut. “BUMD seharusnya memberi kontribusi pada pendapatan daerah, tetapi banyak justru membebani APBD,” kata Evenri.

Plt Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto, menekankan bahwa laporan eksekutif BPKP menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.

“APBD Provinsi Riau kini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu sempat mencapai Rp11 triliun, turun bertahap hingga Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Hariyanto menegaskan pemerintah daerah perlu fokus meningkatkan pendapatan, termasuk dari pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi potensi ekonomi daerah. Ia juga menyinggung ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak. “Ada daerah seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti yang tidak menikmati dampaknya. Daerah dengan sumber pendapatan terbatas menjadi semakin berat,” katanya.

Dalam forum ini, pemerintah provinsi mendorong perbaikan tata kelola BUMD, pengawasan sumber daya alam, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Riau.(ADV)