BENGKALIS — DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025 serta pandangan umum fraksi-fraksi, Senin(30/03).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Bengkalis itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bengkalis M. Arsya Fadillah, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Dari pihak eksekutif, Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Johansyah Syafri.

Dalam pembukaan sidang, pimpinan rapat menyampaikan bahwa forum telah memenuhi kuorum dengan kehadiran 26 anggota DPRD. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan sah sesuai tata tertib yang berlaku.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Bagus Santoso menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“Secara umum, pembangunan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan capaian positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka pengangguran yang menurun, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Bagus.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah daerah sepanjang 2025, di antaranya perolehan Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 dengan tingkat kepesertaan 98,65 persen dan keaktifan 84,10 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis meraih ATM Award dari Adinkes atas keberhasilan menekan kasus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Bengkalis juga memperoleh predikat Terbaik II dalam kategori Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah tingkat kabupaten. Sementara itu, Desa Bantan Tengah meraih juara Terbaik II dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Riau.

Dari sisi keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 tercatat sebesar 92,53 persen. Adapun realisasi pendapatan daerah mencapai 83,34 persen, sedangkan belanja daerah terealisasi 83,19 persen.

Usai penyampaian LKPJ, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Secara umum, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meski tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan.

Fraksi PDI Perjuangan menilai penyerapan anggaran telah berjalan cukup baik, namun meminta agar manfaat pembangunan lebih merata. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD dan penguatan pengawasan anggaran.

Fraksi NasDem mengapresiasi transparansi pemerintah daerah serta capaian prestasi yang diraih. Fraksi ini menyatakan LKPJ dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Mereka juga mendorong percepatan program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan penyediaan air bersih.

Fraksi PKS mendorong organisasi perangkat daerah lebih aktif menggali sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, dengan penekanan pada realisasi program yang nyata.

Fraksi PKB menyoroti perlunya evaluasi terhadap target pendapatan daerah, termasuk penyelesaian persoalan defisit anggaran dan tunda bayar.

Adapun Fraksi Bintang Demokrat Karya mengingatkan agar program prioritas tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, serta mendorong peningkatan PAD secara terukur.

Terakhir, Fraksi Amanat Perindo Persatuan mengapresiasi peningkatan pelayanan penyeberangan RoRo oleh Dinas Perhubungan, khususnya pada momen hari besar.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ oleh Wakil Bupati Bengkalis kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari proses evaluasi lanjutan.(Adi)