INHIL — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026). Bupati Indragiri Hilir, Herman, diwakili Asisten II Setda, Dwi Budianto, mengikuti rapat dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar.

Dalam paparannya, Amalia menyampaikan inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month to month). Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,48 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 0,94 persen.

“Secara umum, inflasi masih dalam kondisi terkendali meskipun terdapat peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dinamika harga dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penurunan harga emas global serta meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas.

Berdasarkan data per provinsi, inflasi di Provinsi Riau berada pada kisaran 3,3 persen (year on year). Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Sementara itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 menunjukkan fluktuasi pada sejumlah komoditas utama. Bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng mengalami penurunan harga di sejumlah kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan yang sama, Taruna Ikrar memaparkan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK POM menunjukkan tren efisiensi yang meningkat sejak 2022. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase realisasi di berbagai daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok.

“Koordinasi yang kuat diperlukan agar pengendalian inflasi berjalan efektif di seluruh daerah,” kata Tito.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah.(Adv)