KAMPAR — Bupati Kampar Yuzar, S.Sos., M.T. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 serta penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin(13/04).

Rapat ini menjadi forum resmi untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Yuzar memaparkan berbagai indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Kampar pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” ujar Yuzar di hadapan peserta rapat paripurna.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tercatat sebesar 5,02 persen. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,02 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap bergerak dan tumbuh secara positif,” katanya.

Selain itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 6,29 persen. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,57 persen. Yuzar menilai capaian ini tidak terlepas dari meningkatnya peluang kerja dan dukungan terhadap sektor usaha masyarakat.

“Upaya membuka lapangan kerja dan mendorong UMKM terus kami lakukan agar angka pengangguran dapat ditekan,” jelasnya.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar mencapai 76,97. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

“IPM kita berada di angka 76,97, yang mencerminkan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Adapun tingkat inflasi year on year tercatat sebesar 5,01 persen. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor.

“Kami akan terus berupaya mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.(Adv)