Bimtek PKK 2026 di Indragiri Hilir Perkuat Kelembagaan Desa dan Kapasitas Kader

INHIL — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, sekaligus penguatan kelembagaan desa di Tembilahan, pada 5–6 Mei 2026.

Kegiatan ini diikuti pengurus dan kader PKK dari berbagai desa dan kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Safarina Tantawi.

Bimtek dan evaluasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas kader PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas PMD Indragiri Hilir, Yuliargo, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa bersama masyarakat dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkedudukan di desa atau kelurahan setempat, memberikan manfaat bagi masyarakat, memiliki kepengurusan tetap, serta tidak berafiliasi dengan partai politik.

“LKD harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Yuliargo.

Ia menambahkan, hubungan kerja antara LKD dan pemerintah desa bersifat kemitraan. Sementara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat konsultatif, dan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

Dalam kegiatan tersebut, 10 program pokok PKK tetap menjadi fokus utama. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat dalam keluarga.

“Melalui program PKK, kita harapkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat,” kata Yuliargo.

Melalui pelaksanaan Bimtek dan evaluasi ini, pemerintah daerah berharap kapasitas kader PKK semakin meningkat. Dengan demikian, peran kelembagaan desa dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.(Adv)

 

TERKAIT