INHIL– Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) ke predikat yang lebih tinggi. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Penguatan Bimbingan Teknis Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi Kabupaten Layak Anak di Aula Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (9/7/2026).

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemenuhan indikator penilaian Kabupaten Layak Anak.

Dalam arahannya, Herman menegaskan bahwa peningkatan predikat KLA hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, setiap indikator penilaian harus dipenuhi secara optimal melalui langkah konkret dan kerja sama lintas sektor.

"Kalau kita tidak memiliki upaya untuk meningkatkan penilaian ini, jangan berharap hasilnya akan lebih baik. Karena itu, diperlukan kerja sama dari semua pihak, terutama para camat, untuk menindaklanjuti setiap indikator yang menjadi penilaian Kabupaten Layak Anak," ujar Herman.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah meraih predikat Madya pada penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2025. Capaian tersebut, kata dia, harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, hingga dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Menurut Herman, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

"Penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan setiap tahun. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita bersama agar Kabupaten Indragiri Hilir mampu memperoleh hasil yang lebih maksimal," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Tantawi Jauhari, menyampaikan bahwa seluruh tahapan menuju Kabupaten Layak Anak harus dipahami dan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah.

Ia menilai kegiatan penguatan verifikasi administrasi menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antarsektor dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tantawi juga mendorong agar koordinasi lintas perangkat daerah dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pertemuan rutin. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara maksimal.

Rapat ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta. Penandatanganan itu menjadi simbol keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang lebih maju, inklusif, aman, dan ramah bagi setiap anak.(Inf)