PEKANBARU – Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau.

Koordinasi itu dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin, 7 September 2026. Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin rapat tersebut bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo dan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan. Sejumlah peserta mengikuti rapat melalui konferensi video.

Rapat berfokus pada penguatan pencegahan, deteksi dini, serta percepatan penanganan kebakaran. Perusahaan pemegang HGU dan PBPH diminta meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi dan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Menurut dia, upaya pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi.

“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” kata Agus.

Rapat tersebut juga menyatukan langkah pemerintah daerah, TNI-Polri, dan dunia usaha dalam memperkuat pengawasan serta mempercepat respons di lapangan.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan penanganan Karhutla di Riau berjalan terukur dan terpadu selama periode rawan kebakaran.(DI