Rapat berlangsung secara virtual dari Zamrud Room, Kompleks Perumahan Rakyat Kediaman Bupati Siak, Jalan Raja Kecik, Kecamatan Siak. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Dandim mengikuti rapat bersama unsur Pemerintah Kabupaten Siak, Polres Siak, Kejaksaan Negeri Siak, BPBD, Satpol PP, para camat, serta instansi terkait.

Sejumlah strategi penanganan karhutla menjadi agenda pembahasan. Di antaranya peningkatan kesiapsiagaan perusahaan, percepatan penanganan titik panas dan pemadaman, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.

Kepala BNPB menyampaikan penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan unsur terkait. Dukungan udara diperkuat melalui patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan water bombing di wilayah prioritas.

Kapolri melaporkan sepanjang 2026 terdeteksi 113.616 hotspot. Sebanyak 23.228 titik api telah terverifikasi dengan luas lahan terbakar sekitar 182.202 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 87,2 persen telah berhasil dipadamkan.

Kejaksaan Agung menegaskan pemegang HGU dan izin usaha memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan serta pemulihan apabila kebakaran terjadi di areal yang menjadi tanggung jawabnya. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap pemegang izin yang terbukti lalai.

Rapat tersebut menekankan tiga langkah utama, yakni memperkuat kesiapsiagaan perusahaan, mempercepat respons terhadap hotspot, dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

Dandim 0322/Siak mengatakan Kodim bersama seluruh unsur terkait di Kabupaten Siak siap memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Kita harus bergerak cepat, bersinergi, dan tidak menunggu api membesar. Pencegahan dan penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga masyarakat, lingkungan, dan wilayah Kabupaten Siak tetap aman,” ujar Andy.

Sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mempercepat upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kabupaten Siak secara terpadu dan berkelanjutan.(LI)