PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak dan terjangkau. Bantuan itu berupa subsidi uang muka atau down payment (DP) dan subsidi bunga kredit perumahan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

"Upaya ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat," kata Agung seusai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Real Estate Indonesia (REI) Riau dan Bank Sumut di Hotel Premiere, Rabu(23/09).

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah pada tahun mendatang. Anggaran itu mencakup subsidi DP dan subsidi bunga kredit perumahan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, baik saat membeli rumah maupun ketika membayar cicilan setiap bulan.

"Kami harapkan subsidi tersebut dapat meringankan beban warga dalam membeli rumah sekaligus membayar cicilan setiap bulan," ujarnya.

Selain subsidi DP, Pemko Pekanbaru membuka peluang kerja sama dengan perbankan untuk menerapkan skema subsidi bunga kredit. Melalui skema ini, pemerintah dapat menanggung sebagian margin atau bunga kredit yang menjadi kewajiban masyarakat.

Dengan begitu, cicilan rumah yang dibayarkan warga setiap bulan diharapkan menjadi lebih ringan.

"Artinya, kami ingin warga bisa membeli rumah murah dan tidak memberatkan dalam membayar kredit setiap bulannya. Kalau nanti bekerja sama dengan bank, mungkin margin dari bank itu pemerintah yang akan membayarkannya," kata Agung.

Program kepemilikan rumah tersebut tidak hanya berfokus pada pembiayaan. Pemko Pekanbaru juga akan memperhatikan ketersediaan infrastruktur di kawasan perumahan.

Agung mengatakan pembangunan rumah harus dibarengi dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian, tetapi juga lingkungan tempat tinggal yang layak.

"Saya menargetkan program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemko dalam memastikan tidak ada lagi warga yang belum memiliki rumah," ujarnya.

Saat ini, Pemko Pekanbaru masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah. Pendataan itu melibatkan camat dan lurah di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

Agung mengatakan pendataan telah dilakukan sejak tahun lalu. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan jumlah rumah yang menjadi sasaran program di Pekanbaru.

"Dari tahun kemarin sedang kita data semuanya. Memang program tiga juta rumah itu untuk seluruh Indonesia. Jadi, tidak mungkin tiga juta rumah dibangun di Pekanbaru karena penduduk Pekanbaru sekitar 1,2 juta jiwa," kata Agung, dikutip dari Pekanbaru.go.id.

Karena itu, jumlah penerima maupun rumah yang menjadi sasaran program akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pendataan di lapangan.

Pemko Pekanbaru berharap program tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus membantu mengurangi jumlah warga yang belum memiliki rumah.(Adv)